Faktor- faktor yang menjadi penyebab lahirnya Orde Baru

Orde baru yang dipimpin Suharto lahir setelah Orde lama yang dipimpin Sukarno berakhir. Berikut ini faktor- faktor yang menjadi penyebab lahirnya Orde Baru, antara lain:

- Faktor ekonomi, keadaan ekonomi semakin terpuruk dan menimbulkan keresahan masyarakat.

1. terjadi inflasi hingga mencapai 600%.

2. kenaikan harga bahan bakar.

3. kenaikan harga-harga kebutuhan pokok

4. banyaknya bank-bank yang dilikuidasi.


- Faktor Politik,  keadaan politik dan keamanan negara menjadi kacau.

1. peristiwa Gerakan 30 September 1965 ditambah adanya konflik di angkatan darat yang sudah berlangsung lama.

2. upaya reshuffle kabinet Dwikora dan Pembentukan Kabinet Seratus Menteri tidak memuaskan rakyat sebab dianggap di kabinet tersebut duduk tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI.

3. wibawa dan kekuasaan presiden Sukarno karena ketidakberhasilan mengadili tokoh-tokoh yang terlibat dalam G 30 S PKI.

4. sidang Paripurna kabinet dalam rangka mencari solusi dari masalah yang sedang bergejolak tak juga berhasil sehingga lahir Supersemar.


- Faktor Sosial

1. reaksi keras dan meluas dari masyarakat yang melakukan demonstrasi menuntut agar PKI berserta Organisasi Masanya dibubarkan serta tokoh-tokohnya diadili.

2. kesatuan Aksi “Front Pancasila” di depan gedung DPR-GR mengajukan Tritura yang berisi : pembubaran PKI berserta ormasnya, pembersihan Kabinet Dwikora, penurunan harga-harga barang.

Over eksplorasi SDA Indonesia dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

"Bumi, air dan segala sesuatu yang terkandung di dalamnya dikelola sebaik-baiknya oleh negara untuk kesejahteraan hajat hidup orang banyak”. Kalimat ini jelas- jelas ada dalam batang tubuh UUD 1945. Sumber daya alam yang terkandung di bumi Indonesia sejatinya harus menitikberatkan pada kesejahteraan rakyat Indonesia dalam pengelolaannya. Namun yang terjadi saat ini adalah eksplorasi besar- besaran dan tak terkendali atas sumber daya alam Indonesia oleh investor asing.


Sumber daya alam yang vital bagi kehidupan rakyat Indonesia hampir semuanya dikuasai asing. Ruang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan baik secara individu maupun komunitas cenderung diabaikan, kalah dengan kepentingan kapital (modal) yang mendapat dukungan tegas dari pemerintah.


Eksploitasi besar-besaran atas sumber daya alam Indonesia bermuara pada pada terjadinya degradasi dan deforestasi. Hampir di setiap titik investasi terjadi konflik berkepanjangan antara masyarakat, kapital dan pemerintah. DItambah lagi struktur dan tatanan hukum tidak lagi berpihak pada keadilan untuk pemenuhan hak- hak masyarakat lokal, yang tergantung hidupnya dari daya dukung lingkungan dan hutan.


Secara terang dapat kita lihat sekarang ini pengelolaan SDA Indonesia mengalami titik kulminasi yang salah kaprah. Dampaknya, harga BBM, listrik dan kebutuhan pokok lainnya kian melambung tinggi sehingga hampir sulit di jangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat terutama yang hidup merana dalam lingkaran kemiskinan. Ini terjadi karena SDA di Indonesia kebanyakan di kuasai oleh pihak Asing.


Dengan eksploitasi SDA oleh pihak asing yang berlebihan seperti ini, jangankan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Sekedar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia saja tidak tersenggol sedikitpun. Indonesia menjadi negara kaya namun miskin. Asing semakin melenggang maju namun rakyat Indonesia semakin kesusahan. Sudah saatnya Indonesia bangkit dengan mendayagunakan para generasi bangsa yang mulai menampakkan prestasinya. Sudah saatnya pemerintah mengapresiasi prestasi anak negeri untuk mengelola SDA Indonesia demi mewujudkan sila kelima Pancasila tersebut.